Esai

Titel ulama dan gejala machiavelianisme politik

Posted On
Posted By Ahmad Makki

Sumber: Bincang Syariah

BincangSyariah.Com – Beberapa hari terakhir media sosial di Indonesia ramai soal istilah “ulama”. Pangkal perkaranya, seorang politikus menyebut kandidat yang didukungnya masuk kualifikasi sebagai sebagai ulama. Gampang diduga, pernyataan ini bikin ruang publik jadi ramai. Bantahan dan perdebatan bermunculan.

Bahwa Indonesia punya banyak stok politikus yang doyan asal bicara, itu sama sekali bukan hal baru. Prinsipnya, yang penting bunyi dulu. Kalau viral, syukur. Misal ditanggapi publik dengan baik, alhamdulillah. Kalau ditanggapi negatif? Bisa diklarifikasi belakangan. Toh orang Indonesia pemaaf. Kalau masalah berlarut-larut nanti juga masyarakat capek dan lupa sendiri.

Orang Indonesia punya kebiasaan khas untuk menanggapi politikus asal jeplak, yakni menertawakannya. Apalagi sejak populernya penggunaan media sosial. Pernyataan ngawur para politikus kerap diolah netizen kita menjadi karnaval kreativitas penuh humor. Kelakar orisinal dan meme-meme jenaka bertebaran dalam hitungan jam. Setelah kegembiraan selesai, semua orang kembali menekuni rutinitas masing-masing sambil menyimpan kejadian tersebut dalam memori kolektif. Suatu saat dibutuhkan ingatan ini bisa dihadirkan lagi dan ditertawakan ulang.

Dalam banyak kesempatan, ini sering menjadi strategi kultural yang ampuh. Menjadikan politikus asal jeplak sebagai bahan kelakar, sama dengan menurunkan posisinya tanpa perlu memberi bantahan. Bahwa kelakar tersebut kemudian disambut banyak orang, ini berarti pikiran publik sedang ada di frekwensi yang sama. Secara kompak dan berjamaah menganggapnya konyol. Tapi ada satu hal penting yang mesti ikut disimpan dalam memori kolektif, untuk memperingatkan kita manakala gejala semacam ini diulang-ulang menjadi pola.

Secara tekstual, penyematan titel ulama tersebut mungkin terkesan semacam peristiwa konyol. Tapi secara kontekstual kasus ini menunjukkan gejala machiavellianisme politik yang berbahaya. Apalagi kalau sampai berulang menjadi pola.

Baca  Jaipong dan Peta Keislaman di Indonesia

Istilah machiavellianisme politik merujuk kepada Niccolo Machiavelli, pemikir politik asal Italia. Ia mengajukan gagasan tentang praktik politik yang tak perlu memakai ukuran ideal dan moral. Dalam machiavellianisme, politik adalah permainan menang-kalah dalam berebut kekuasaan belaka. Tidak berkait dengan urusan kebangsaan dan kemaslahatan publik. Politikus boleh-boleh saja mengatakan apa yang ingin didengar orang, ketimbang mengatakan apa yang benar.

Seorang politikus tentu sadar, penyematan titel ulama secara serampangan adalah tindakan konyol yang bisa bikin reputasinya anjlok. Tapi secara kontekstual ia pasti paham sepenuhnya bahwa penggunaan simbol-simbol agama bisa mendatangkan keuntungan.

Mengeksploitasi keunggulan figur dalam kontestasi politik tentu saja hal lumrah, bahkan harus dilakukan. Keunggulan tersebut bisa saja dalam bentuk pengetahuan, jejak pengabdian dalam urusan masyarakat dan agama, keahliannya mengatasi berbagai persoalan. Tapi mengeksploitasi fanatisme masyarakat dengan memanipulasi simbol-simbol primordial seperti agama adalah perkara berbeda. Ini adalah bentuk machiavellianisme politik

Dalam konteks Indonesia, simbol-simbol agama seperti titel ulama, cara berpakaian yang menunjukkan kepercayaan tertentu, punya kekuatan politis. Karenanya tak heran jika politikus yang punya perkara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), misalnya, mendadak kebelet ibadah umrah, tahu-tahu mengenakan kerudung, atau beberapa kali memetik istilah bahasa Arab di depan pers sambil minta dibawakan Alquran ke dalam sel. Ia sedang memanipulasi simbol-simbol agama untuk mengatakan apa yang ingin didengar orang.

Praktik manipulasi simbol-simbol agama berbahaya karena ia berisiko menyuburkan fanatisme primordial. Dalam bentuk ekstremnya fanatisme ini membuat orang tidak peduli pertimbangan rasional dalam politik, yang penting perasaan kedekatan primordial. Entah suku, ras, agama, atau semacamnya. Padahal dalam politik yang betul-betul mempengaruhi kemaslahatan orang banyak adalah kinerja yang bagus dan upaya pemberantasan korupsi.

Baca  Hari Santri Nasional dan pengakuan peran masyarakat sipil

Peneliti media Cherian George, dalam Pelintiran Kebencian, memperingatkan bahaya para politikus tukang pelintir yang memanfaatkan fanatisme keagamaan untuk kepentingan politik. Berdasar penelitiannya di beberapa tempat, George menyimpulkan bahwa berbagai konflik yang melibatkan faktor agama dan di permukaan terlihat spontan, nyatanya kerap dipicu para politikus yang berupaya mengambil keuntungan dari fanatisme keagamaan masyarakat.

Hal tersebut belum lama kita saksikan contohnya pada kontes Pemilukada DKI 2017 lalu. Perkaranya bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan soal praktik brutal eksploitasi fanatisme keagamaan demi politik. Masyarakat terbelah, simbol-simbol agama dijadikan alat untuk mengancam dan memusuhi. Bukankah ironis, membuktikan diri sebagai paling agamis dengan melakukan hal-hal yang justru dilarang agama.

Apa yang dilakukan para politikus tukang pelintir untuk memperbaiki keadaan seperti itu? Tidak ada, kecuali memeliharanya selama itu masih menguntungkan.

Related Post

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.