Esai

Hanum Rais dalam berita Kumparan: kritik atas praktik pemilihan narasumber

Hanum Rais, Hanum Rais dalam berita Kumparan: kritik atas praktik pemilihan narasumber Posted On
Posted By Ahmad Makki

Saya sedang pelesiran ke linimasa Twitter dan melihat seorang teman mengomentari dengan emosikon ironi, berita tentang pernyataan Hanum Rais. Ini beritanya yang dipublikasi Kumparan: Hanum Rais ke Netizen: Benci Boleh, tapi Jangan Kehilangan Akal Sehat. Kapsi (caption) pada cuitan Kumparan disadur dari pernyataan Hanum, ““[k]epada netizen-netizen itu jangan suka membuat berita-berita hoaks…”

Dengan hanya mengandalkan ingatan sekilas tentang jejak pemberitaan Hanum Rais, mudah memahami maksud dari reaksi teman saya. Hanum punya keterlibatan besar, ikut menyebarkan berita, hingga akhirnya mengaku sebagai korban yang tertipu, dalam skandal hoaks pemukulan Ratna Sarumpaet beberapa waktu lalu. Dalam kasus itu, Hanum juga sempat berpretensi memberi pendapat profesional sebagai dokter, memastikan luka Ratna disebabkan pemukulan.

Hanum bukan cuma pernah menyebar hoaks, tapi juga sempat berusaha memanipulasi persepsi publik tentang insiden Ratna. Bagaimana orang tidak jengkel melihatnya mengimbau orang lain agar jangan menyebar hoaks?

Namun dalam konteks ini menurut saya kita tidak cukup menyoroti sosok Hanum belaka, tapi juga Kumparan sebagai media yang menyiarkan kabar tersebut. Kenapa?

Pakar media massa Denis McQuail dalam Mass communication theory mengatakan bahwa industri media massa tidak bisa disamakan dengan industri lainnya. Yang membuat berbeda adalah jangkauan kerjanya yang menyangkut urusan manusia di ruang publik, baik dalam tingkatan individu maupun dalam tingkatan masyarakat jamak.

Pers menyoroti gerak-gerik pejabat, menelusuri riwayat pernyataan tokoh-tokoh yang berwenang dalam urusan publik, mengawasi kehidupan publik para politikus dan seterusnya. Mereka mengolah itu semua menjadi bahan pemberitaan yang akan dikonsumsi secara umum. Menurut McQuail, tidak ada industri lain yang kerjanya diistimewakan seperti ini, hingga boleh “mengurusi” kerjaan orang lain, bahkan dilindungi hukum tersendiri seperti UU Pers.

Sampai di mana batasan pers boleh “mengutak-atik” kehidupan orang? Dalam buku The elements of journalism, Bill Kovach dan Tom Rosenthiel merumuskan sembilan elemen jurnalisme. Elemen keenamnya, menjadikan jurnalisme sebagai forum publik, relevan dengan pertanyaan tadi. Menjadi forum publik artinya pers punya hak menyelidiki kehidupan orang sejauh berkaitan dengan urusan publik.

Seseorang yang tengah menduduki jabatan publik berarti mengemban tugas mengatur urusan publik yang relevan dengan wewenangnya. Kehidupan warga biasa juga bisa masuk dalam perkara publik jika hak-haknya di ruang publik terhalangi. Di lain pihak, hal-hal pribadi seperti orientasi seksual atau agama seorang pejabat, itu tidak masuk dalam perkara publik selama tidak melanggar hukum. Dengan ilustrasi singkat ruang lingkup dan batasan wilayah kerja pers tersebut, kita bisa kembali untuk mengevaluasi kasus berita tentang Hanum Rais di awal tulisan.

Pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada Kumparan adalah, dalam kapasitas apa komentar Hanum Rais tentang hoaks dijadikan muatan berita publik? Putri Amien Rais ini adalah seorang anggota legislatif daerah Yogyakarta. Dalam hal ini wewenang Hanum terbatas pada cakupan kerja legislatif di wilayah Yogyakarta. Ia sama sekali bukan pejabat publik yang mengurusi perkara hoaks. Juga bukan akademisi pakar yang pernah meneliti tentang hoaks. Yang lebih memberatkan adalah rekam jejak Hanum dalam perkara hoaks, sebagaimana dibahas di awal.

Baca  Hari Santri Nasional dan pengakuan peran masyarakat sipil

Dua pertimbangan tersebut seharusnya membuat posisi Hanum sebagai narasumber berita menjadi tidak relevan. Ibaratnya seperti bertanya standar harga jeruk kepada marbot masjid. Bisa saja sang marbot tahu, tapi jelas dia bukan ahli atau punya kewenangan dalam bidang jual-beli jeruk. Bisa disimpulkan dalam kasus ini Kumparan memilih narasumber secara serampangan.

Kesimpulan tersebut bisa disusul dengan pertanyaan turunan, apa motivasi Kumparan memuat pernyataan Hanum? Dengan logika awam, orang yang terbiasa meramban berita secara daring mudah menyimpulkan Kumparan tengah menarik perhatian pembaca lewat permainan tanda yang nyeleneh. Riwayat publik Hanum dengan hoaks adalah kombinasi dua tanda sosial yang kurang akur. Tapi kontras itu justru memancing rasa tertarik dan penasaran ketika dikombinasikan dalam satu kalimat. Seperti pameo klasik jurnalisme yang dangkal, yang bernilai berita itu bukan anjing menggigit orang, tapi orang menggigit anjing.

Praktik serampangan dalam memilih narasumber bukan hal baru dalam dunia jurnalisme daring di Indonesia. Kebiasaan ini misalnya sering juga terjadi manakala tim nasional sepakbola kita tengah berkompetisi. Tak terhitung banyaknya para politikus yang wewenang dan latar belakangnya tidak terkait sepakbola, dimintai komentar oleh awak berbagai media. Jangan heran jika di momen seperti itu para politikus mendadak jadi motivator atau tukang doa dari jauh bagi untuk tim nasional.

Awak media dan redaktur tentu tahu bahwa memberitakan komentar para politikus tentang sepakbola, paling jauh efeknya adalah cibiran warganet di media sosial. Tidak ada pengaruhnya dalam perbaikan kebijakan sepakbola. Tapi kita patut curiga, jangan-jangan justru itu yang mereka cari. Mengundang kegaduhan untuk mengakumulasi statistik pembaca.

Sudah menjadi bahasan mendasar dalam disiplin ilmu komunikasi, bahwa migrasi jurnalisme dari cetak menuju daring ikut melahirkan beberapa praktik buruk. Di antaranya strategi perangkap klik (clickbait), yakni trik menarik klik pembaca lewat judul atau gambar bombastis atau mengundang rasa penasaran, yang seringkali kurang akurat menyimpulkan kandungan berita. Dalam ekosistem media sosial, strategi perangkap klik ini bisa juga diterapkan dalam kapsi yang menarik perhatian. Kalau perlu sampai mengundang kegaduhan.

Strategi perangkap klik dilakukan banyak media daring, mengikuti model bisnis periklanan di internet, sebagai sumber duit utama dalam industri internet. Salah satu hal yang paling banyak digunakan situs internet untuk menarik pengiklan adalah statistik kunjungan dan klik pembaca.

Baca  Hoax penganiayaan dan peringkat kebohongan

Sederhananya, semakin banyak pengunjung sebuah situs semakin strategis sebagai tempat memasang iklan. Tapi kuantitas saja belum terlalu menggambarkan kualitas kunjungan. Untuk itulah perlu variabel lain untuk mengukur tingkat keterikatan (engagement) pembaca. Dalam hal ini jumlah klik dan waktu singgah di situs menjadi ukuran penting. Asumsinya, semakin banyak pengunjung melakukan klik di situs, berarti semakin banyak konten situs yang membuatnya tertarik. Dengan begitu otomatis waktu singgahnya juga jadi lebih panjang. Sudah barang tentu ini catatan menggiurkan buat pengiklan. Beberapa media begitu ngoyo mengejar klik sampai memecah satu berita menjadi beberapa halaman. Ada banyak alat ukur lain sampai tingkatan bisa mengidentifikasi demografi pembaca.

Kumparan bukan satu-satunya, juga bukan yang pertama mempraktikan strategi perangkap klik. Beberapa media lain bahkan melakukannya jauh lebih vulgar. Praktik ini sudah sering menjadi sasaran kritik para penggiat jurnalisme, bahkan sampai menimbulkan polemik. Kritik seperti ini penting untuk mengingatkan para pemain dalam indutri jurnalistik terhadap pernyataan McQuail di atas. Tidak seperti industri lainnya, mereka tengah terlibat dalam kepentingan publik dan mengambil keuntungan dari situ. Itu praktik yang sah, bahkan dilindungi UU Pers. Tapi di sisi lain mereka juga berkewajiban melunasi tagihan nilai-nilai jurnalisme, seperti akurasi; verifikasi; mengutamakan kepentingan publik dan seterusnya. Termasuk dalam hal ini adalah akurasi dalam menentukan narasumber.

Selain itu pers juga mesti mawas besarnya pengaruh mereka bagi persepsi pembaca. Apalagi di tengah iklim politik yang rentan menjerat masyarakat dalam kutub-kutub polarisasi yang mengkhawatirkan. Sulit dibantah bahwa pemilihan Hanum Rais sebagai narasumber, selain mengingatkan pembaca dengan rekam jejaknya, juga rentan mendorong asosiasi kepada kutub politik tertentu. Hal ini selain berpotensi menebalkan stereotipe kepada kelompok tertentu, juga bisa membuat polarisasi semakin kental. Ini kontraproduktif dengan tugas jurnalisme sebagai penjernih dan pengorientasi persoalan.

Sebagai catatan, kritik atas berita Kumparan ini tidak bermaksud memisahkan kasus tersebut dari praktik jurnalisme secara umum di Indonesia. Sebaliknya, sampai jangkauan tertentu juga berlaku kepada media-media lain.

Belajar dari kasus ini, penting bagi para pembaca berita untuk meluaskan jangkauan kritisismenya. Tidak hanya kepada pendapat narasumber, tapi juga medianya. Apakah berita ini terkait kepentingan publik? Apakah pemilihan narasumbernya relevan? Apakah berita disajikan berimbang? Efek apa yang mungkin muncul dari berita ini? Pertanyaan-pertanyaan sejenis perlu kita ajukan tiap kali membaca berita. Sebab secara prinsip media bukan alat perekam fakta. Ia menyajikan fakta yang telah diolah dengan bingkai, orientasi dan asumsi tertentu. Selalu begitu.

Seperti makanan, setiap berita tidak disajikan untuk langsung masuk ke lambung dalam sekali glek. Pembaca perlu mencerna, menikmati, menangkap nuansa, membandingkan dengan berita lain, lewat daya kritis masing-masing.

Related Post

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.