EsaiJurnal

Diskriminasi itu berbahaya, termasuk kepada golput!

Golput Posted On
Posted By Ahmad Makki

Diskriminasi itu berbahaya, jelas sekali. Tapi beberapa tahun terakhir saya belajar sisi lainnya yang tidak kalah mengerikan: kita bisa mempelajari, menginternalisasi dan mempraktikkan sikap diskriminatif tanpa sepenuhnya disadari. Fenomena terbaru adalah diskriminasi pada kelompok yang mendeklarasikan dirinya sebagai golongan putih (golput) dalam Pemilu 2019.

Saya secara sarkastik pernah menuliskan ketidaksetujuan pada cara-cara kampanye faksi golput tertentu dalam Pemilu 2019 (Baca: Golput dan jalan ketiga di kancah keributan). Buat saya perilaku mereka sama saja dengan pendukung fanatik kedua pasang kandidat. Saling memprovokasi, mengejek dan melabeli satu sama lain.

Alasan saya menolak sikap mereka, selain terganggu dengan gaya kampanyenya, terutama karena sikap sebagian eksponen yang kehilangan prinsip keadilan yang biasa mereka kampanyekan dalam kasus kesalahan media Tirto (Baca: Kami melakukan kesalahan dan kami meminta maaf). Pada kesempatan lain akan saya tuliskan tentang ini.

Meski jengkel dan kehilangan kepercayaan kepada kelompok tersebut, saya tetap patuh sepenuh hati pada Undang-Undang, bahwa memberi suara dalam pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Konsekuensi langsungnya, sikap golput juga adalah hak. Entah sikap golput dilakukan dengan cara tidur sampai seharian sewaktu pemungutan suara, atau dengan mencoblos semua gambar di kertas suara, itu semua tetap hak. Karena menghormati hak mereka, saya menolak diskriminasi yang dilakukan banyak orang kepada golput. Sudah itu tidak bisa diputarbalikkan kecuali dengan kebodohan.

Sebagaimana kebiasaan buruk pendukung fanatik para kandidat, diskriminasi kepada goput dimulai dari pernyataan bernada bercanda yang kemudian menjadi populer. Familiar dengan komentar semacam, “golput sudah enggak mau milih, kok banyak komentar”? Atau, “golput itu tipikal orang yang merasa dirinya terlalu suci untuk memilih”? Bercandaan semacam ini menghaluskan pengingkaran kita kepada hak dasar setiap warga negara dalam pemilu. Dari sini kita bisa terperosok lebih jauh dalam sikap intoleran, sampai menghina fisik atau mencari setiap potensi kesalahan kelompok golput.

Baca  Sebuah malam Bersama Gerry

Pernyataan-pernyataan tersebut sepertinya cuma kata-kata. Tetapi filsuf Michael Foucault pernah mengingatkan kita bahwa kata-kata, dalam kaitannya dengan sistem wacana, tidak pernah bisa disandingkan dengan “cuma”. Sebutan semacam kampret, cebong, atau golput caper, adalah labelisasi yang terkesan sederhana tapi mampu membelah masyarakat dalam kutub-kutub polarisasi yang tajam.

Kita bisa memutar kembali ingatan untuk waktu yang belum begitu jauh, Pilkada DKI 2017. Pada momen sekitar kontes gubernur Jakarta tersebut, istilah “kafir” melambung ke puncak popularitasnya. Kata ini sebelumnya memang tidak asing di kalangan penutur bahasa Indonesia, tapi dipakai terbatas dalam ruang lingkup komunitas tertentu.

Ketika kata “kafir” diumbar di ruang publik yang heterogen, menyeludup dalam leksikon sehari-hari, ia menjadi wacana yang mengonstruksi realitas. Orang mulai menormalisasi dengan argumen, bahwa “kafir” adalah kata yang wajar untuk menyebut kelompok yang berbeda. Atau merupakan bagian dari ajaran agama tertentu yang mesti dimaklumi.


Yang paling mengerikan adalah saat kita mulai menolak pikiran orang lain dari kelompok berbeda.

Di titik inilah istilah kafir kehilangan predikat “cuma”. Ia menjadi instrumen yang efektif buat menyulut rasa permusuhan di tengah masyarakat. Ia mampu membuat orang tunggang-langgang meninggalkan akalnya demi meyakini sikap barbar, menggerakkan orang untuk mempersekusi pihak lain, juga sanggup menjadi alat teror mujarab untuk mendisiplinkan orang lain yang dianggap golongan berbeda.

Segala kengerian yang terjadi di sekitar Pilkada DKI 2017 adalah momen kebangkrutan moral dan politik kita sebagai bangsa. Itu harus menjadi monumen ingatan buruk, titik terendah yang menjadi acuan bagi kita untuk menyingkir sejauh mungkin.

Polarisasi akibat politik yang terjadi sejak Pemilu 2014 membuat banyak orang mengalami regresi dalam hal kedewasaan sikap politik. Yang paling mengerikan adalah saat kita mulai menolak pikiran orang lain dari kelompok berbeda. Dari bentuk diskriminasi dan intoleransi begini, segala bentuk kekerasan dimungkinkan.

Baca  Ojek

Karenanya yang kita butuhkan segera adalah rekonsiliasi, bukanlah daftar diskriminasi baru.

Related Post

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.